PURBALINGGA – Pemerintah Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, secara resmi telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini dilakukan melalui Musyawarah Desa yang digelar pada Rabu, 21 Januari 2026, di Balai Desa Langkap.
Dalam laporannya, Desa Langkap mencatatkan realisasi pendapatan yang signifikan. Dari target anggaran sebesar Rp1.784.220.000,00, Pemerintah Desa berhasil merealisasikan sebesar Rp1.772.509.696,00. Sumber pendapatan utama berasal dari Dana Desa sebesar Rp1,06 miliar serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang terealisasi lebih dari Rp555 juta.
Kepala Desa Langkap, Wahyu Wibowo, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ini dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat desa. "Anggaran ini telah kami susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fisik maupun pemberdayaan di Desa Langkap," ungkapnya dalam sambutan.
Dari sisi pengeluaran, total belanja desa terealisasi sebesar Rp1.587.721.800,00 dari rencana awal sekitar Rp1,64 miliar. Alokasi belanja tersebut tersebar di berbagai bidang utama, antara lain:
● Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp638.365.700,00.
● Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp760.953.100,00.
● Pembinaan Kemasyarakatan: Rp67.143.000,00.
● Penanggulangan Bencana dan Darurat: Rp108.000.000,00.
Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran ini menghasilkan surplus sebesar Rp184.787.896,00 pada akhir tahun anggaran. Setelah memperhitungkan pembiayaan neto, termasuk penyertaan modal desa sebesar Rp212.900.000,00, Desa Langkap mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp47.574.439,00.
Musyawarah penetapan ini dipimpin langsung oleh Ketua BPD Langkap, Ali Faozan, serta dihadiri oleh jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur keterwakilan perempuan. Dengan disahkannya laporan ini, Pemerintah Desa Langkap menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan desa yang akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.