LANGKAP – Pemerintah Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, secara resmi telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Penetapan ini dilakukan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur perempuan pada Selasa, 30 Desember 2025.
Dalam struktur anggaran yang telah disepakati, Pemerintah Desa Langkap memproyeksikan total Pendapatan Desa sebesar Rp2.342.485.000,00. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer, serta Pendapatan Lain-lain yang sah.
Sementara itu, Belanja Desa dialokasikan sebesar Rp1.694.800.439,00. Anggaran belanja tersebut didistribusikan ke dalam beberapa bidang prioritas, antara lain:
* Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp708.257.889,00.
* Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp878.611.312,00.
* Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp34.755.000,00.
* Belanja Tidak Terduga: Rp64.866.238,00.
Dari sisi pembiayaan, desa mengalokasikan Penyertaan Modal Desa sebesar Rp695.259.000,00 yang menjadi bagian dari pengeluaran pembiayaan tahun berjalan.
Kepala Desa Langkap, Wahyu Wibowo, dalam musyawarah tersebut menekankan bahwa penyusunan APBDes 2026 didasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, dan berkelanjutan. "Anggaran ini disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa serta menciptakan landasan kuat dalam pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera," ujarnya dalam sambutan tersebut.
Salah satu poin penting dalam pembahasan musyawarah adalah dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih, sesuai dengan amanat instruksi presiden terkait percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan koperasi desa.
Dengan ditetapkannya APBDes ini, Pemerintah Desa Langkap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh warga Desa Langkap.